Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan

Fungsional Diplomat, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan

beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;

b. bahwa sehubungan dengan ha l tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,

dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat dengan Peraturan

Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4263);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :                  

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

DIPLOMAT.                                      

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional

Diplomat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Diplomat adalah tunjangan jabatan

fungsiona1 yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan

secara penuh dalam Jabatan Fungsional Diplomat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan

Fungsional Diplomat, diberikan Tunjangan Diplomat setiap bulan.

Pasal 3

Besamya Tunjangan Diplomat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Kepada Pegawai Negeri Sipil Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang

menduduki jabatan fungsional dalam Jenjang Utama, selain diberikan tunjangan jabatan

fungsional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini, kepadanya diberikan tambahan

tunjangan berupa tunjangan khusus sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 5

Tunjangan Diplomat dan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan

Pasal 4, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Diplomat dan Tunjangan Khusus dihentikan apabila Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, diangkat dalam jabatan

struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha l lain yang mengakibatkan pemberian

tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang ,diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur

oleh Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri dan/atau Kepala Badan Kepegawaian

Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya

masing-masing.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2008      

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN

PERATURAN RESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 22 Tahun 2008

TANGGAL : 4 April 2008

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

No JABATAN

FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN BESARNYA

TUNJANGAN

1 2 3 4

DIPLOMAT Diplomat Utama Rp 1.400.000,00

Diplomat Madya Rp 1.200.000,00

Diplomat Muda Rp 800.000,00

Diplomat Pertama Rp 400.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO